menjadi tiga bagian, yaitu pidana hudûd, Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah qishâsh/diyât, dan ta’zîr.53 yang sah.57 Menurut bahasa, al-baghy yang me- Dari pengertian di atas, dapat ditarik miliki beberapa pengertian, yaitu mencari, kesimpulan bahwa al-baghy (pemberontak/ menghendaki, menginginkan, melampaui makar) adalah sebuah Pembentukan BPUPKI diharapkan bisa mencapai suatu tujuan yang disepakati, yakni Kemerdekaan Indonesia. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI karena posisi Jepang telah terdesak dari dalam dan luar negri. Jepang terus kalah dari serbuan Sekutu dalam Perang Pasifik. Kemudian di dalam negeri, Jepang juga terus mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia TAHUN 2012. WALIKOTA BIMA. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2012. TENTANG. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. WALIKOTA BIMA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Kata Makar berdasarkan data yang diperoleh adalah sebuah istilah yang diperuntukan kepada pihak yang telah menyusun rencana tipu daya atau makar untuk menghancurkan, menghilangkan nyawa, menggulingkan pemerintah, melepaskan wilayah atau daerah, meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara atau daerahnya yang lain, dan sebagainya. Dalam kamus KBBI Online, makar1/ma·kar Jenderal Napoleon Bonaparte selama Kudeta 18 Brumaire di Saint-Cloud, lukisan karya François Bouchot, 1840. Kudeta (dari bahasa Prancis coup d'État) pengucapan bahasa Prancis: [\ˌkü-(ˌ)dā-ˈtä\], atau disingkat coup pengucapan bahasa Prancis: , berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara) adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan tidak sah atau batal. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 hbucdzb.

usaha menjatuhkan pemerintah yang sah adalah